Hukum baru yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, UU PDP, telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan, sebagai pengelola data, perlu mencermati aturan ini karena terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menerapkan aturan ini dengan benar.

Latar Belakang UU Perlindungan Data Pribadi

Beberapa tahun belakangan, Indonesia marak dengan kasus penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi oleh perusahaan dan organisasi yang mengelola data secara tidak transparan atau tidak sesuai standar. Banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi mengakibatkan dampak serius bagi individu, mulai dari pencurian identitas hingga penyalahgunaan data. Dalam konteks global, banyak negara sudah memiliki regulasi yang ketat mengenai perlindungan data pribadi, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk merumuskan undang-undang yang lebih komprehensif untuk melindungi data pribadi warganya.

Faktor-faktor tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk mengesahkan hukum baru mengenai perlindungan data pribadi. Pada Oktober 2022, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat.

Tujuan UU PDP

Adapun tujuan dari Undang-Undang PDP, diantaranya:

1. Melindungi Data Pribadi : Memberikan jaminan kepada individu bahwa data pribadi mereka akan dilindungi dari penggunaan yang tidak sah.
2. Memberikan Hak kepada Subjek Data : Mengatur hak-hak individu terkait data pribadi, termasuk hak untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data pribadi mereka.
3. Mewajibkan Pengelola Data : Mengatur kewajiban bagi pengelola dan pemroses data untuk menjaga dan melindungi data pribadi dengan baik.
4. Menciptakan Tata Kelola Data yang Baik : Mendorong praktik pengelolaan data yang transparan dan bertanggung jawab.

Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi (Personal Data Protection)

Undang-Undang PDP menetapkan beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh pengelola data, antara lain:

1. Kepatuhan pada Hukum : Pengolahan data harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Tujuan yang Jelas : Data pribadi hanya dapat dikumpulkan untuk tujuan yang sah dan dinyatakan dengan jelas kepada subjek data.
3. Keakuratan Data : Data pribadi yang dikumpulkan harus akurat dan terbaru.
4. Minimalisasi Data : Hanya data yang diperlukan untuk tujuan yang ditentukan yang boleh dikumpulkan dan diproses.
5. Keamanan Data : Pengelola data harus memastikan adanya langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah.

Hak-Hak Subjek Data

Salah satu aspek paling penting dari Undang-Undang PDP adalah pengaturan hak-hak subjek data. Beberapa hak yang diberikan kepada individu antara lain:

1. Hak untuk Mengetahui : Subjek data berhak untuk mengetahui bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan dan digunakan.
2. Hak untuk Mengakses : Mereka berhak untuk meminta salinan data pribadi yang dimiliki oleh pengelola data.
3. Hak untuk Memperbaiki : Jika data pribadi yang dimiliki tidak akurat, subjek data memiliki hak untuk meminta perbaikan.
4. Hak untuk Menghapus : Subjek data dapat meminta agar data pribadi mereka dihapus jika tidak lagi diperlukan untuk tujuan pengolahan.
5. Hak untuk Menolak : Subjek data dapat menolak pengolahan data pribadi mereka dalam kondisi tertentu.

Kewajiban Pengelola dan Pemroses Data Pribadi

Pengelola data, yang mencakup perusahaan dan lembaga pemerintah, diwajibkan untuk:

1. Melakukan Penilaian Risiko : Sebelum memproses data pribadi, mereka harus melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran.
2. Menunjuk Pejabat Perlindungan Data : Pengelola data wajib menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi.
3. Melaporkan Pelanggaran : Jika terjadi pelanggaran data, pengelola data harus segera melaporkannya kepada pihak berwenang dan subjek data.

Implikasi UU PDP

Implementasi Undang-Undang PDP diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat dan dunia usaha. Bagi masyarakat, adanya perlindungan hukum terhadap data pribadi dapat meningkatkan kepercayaan dalam bertransaksi secara online. Di sisi lain, bagi dunia usaha, kepatuhan terhadap undang-undang ini dapat menjadi keunggulan kompetitif, karena menunjukkan komitmen terhadap etika dan tanggung jawab sosial.

Meskipun Undang-Undang PDP memberikan kerangka hukum yang kuat, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Edukasi tentang perlindungan data pribadi, baik bagi masyarakat maupun pengelola data, perlu ditingkatkan. Selain itu, infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia pada setiap lembaga pengelola data, dalam hal ini perusahaan, juga harus diperkuat untuk memastikan keberhasilan penerapan undang-undang ini.

GITS.ID Siap Membantu Penerapan PDP dalam Bisnis Anda

Perusahaan, sebagai pengelola data pribadi, perlu memperkuat infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia agar mampu melindungi data yang dimilikinya. Namun, apakah perusahaan anda siap? Cek kesiapan perusahaan Anda di sini!

Kami memahami bahwa perubahan ini tidak mudah. Untuk dapat melaksanakan hukum baru ini, diperlukan solusi dan perencanaan yang tepat. GITS.ID siap membantu Anda merencanakan solusi yang tepat untuk penguatan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia. Dengan tim ahli dibidang keamanan data yang akan memberikan solusi penerapan PDP yang paling tepat untuk perusahaan Anda. Hubungi GITS.ID sekarang dan tingkatkan keamanan data perusahaan Anda!